Indonesia Punya Peluang dalam Pengembangan Kendaraan Listrik
Mobil listrik Hyundai Kona Electric (Foto: HMID)
Jakarta – Sambut era elektrifikasi, pemerintah terus mendorong seluruh industri otomotif di Indonesia untuk melakukan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (KBL-BB). Hal ini sejalan dengan kampanye dunia untuk mengurangi emisi karbon dan penghematan bahan bakar berbasis fosil.
“Indonesia memiliki peluang dan potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik. Hal ini didukung dengan tingkat kepemilikan kendaraan roda empat yang masih relatif rendah. Serta kesiapan untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik dengan penyiapan infrastruktur yang sudah mulai bergerak,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan resminya, Jumat (5/3/2021).
Menurut Menperin dunia akan mengarah pada fuel economy yang berbasis pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sudah menyiapkan regulasi terkait kendaraan listrik.
Adapun regulasi yang telah diterbitkan yaitu, Peraturan Presiden (Perpres) 55 tahun 2019 tentang percepatan KBL-BB untuk transportasi jalan.
Guna mendukung pengembangan kendaraan listrik, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga telah menyusun peta jalan industri otomotif, termasuk di dalamnya terkait kendaraan bermotor listrik.
Peta jalan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 tahun 2020. Berisi tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuang Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Nissan dukung pemerintah terkait pengembangan kendaraan listrik (Foto: NMI)
Di dalam peraturan tersebut, Pemerintah menargetkan 20% dari total unit kendaraan roda empat atau lebih merupakan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) pada 2025, termasuk kendaraan listrik murni.
“Di tahun 2030, ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 600.000 unit atau 25% dari total produksi sebanyak 3 juta unit,” papar Menperin.
Dapat Mengurangi Emisi Karbon
Menperin mengklaim penggunaan kendaraan listrik sebanyak 400 ribu unit di 2025 dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,4 juta ton. Di samping itu, mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 800 juta liter atau sekitar 5 juta barel.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan, guna mendukung ekosistem pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Kordinasi yang dilakukan antara lain, berkaitan dengan investasi, insentif, penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Termasuk juga mengenai pengaturan tarif tenaga listrik dengan pemberian insentif dari PLN dan keringanan pajak bagi konsumen serta pengguna kendaraan listrik.
Mobil Listrik Glory E3 sebagai bukti inovasi teknologi DFSK. (Foto: Carmudi/Bajo)
“Kalau kita lihat dari struktur pajak, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama di DKI Jakarta sudah nol persen. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan kredit uang muka 0%. Selanjutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga mengeluarkan diskon-diskon untuk charging station,” jelasnya.
Pengembangan kendaraan listrik juga diatur melalui Permenperin 28 tahun 2020 tentang KBL-BB dalam Keadaan Teruai Lengkap dan Terurai Tidak Lengkap.
Terdapat beberapa perusahaan yang telah berkomitmen mengembangkan kedaraan listrik dan ditargetkan menghasilkan mobil listrik Completely Knock Down (CKD).
“Pabrikan Jepang juga sudah berkomitmen untuk segmen hybrid dan electric vehicle. Jadi ini pararel, ketika investasi masuk infrastruktur juga disiapkan,” pungkas Taufiek.
Baca Juga:
- 7 Faktor yang Menjadi Tantangan Implementasi Kendaraan Listrik di Indonesia
- Menko Marves Luhut Ajak Seluruh Kementerian Pakai Kendaraan Listrik
Penulis: Santo Sirait
