Home » Sumber informasi » Infografis: Titik Pemeriksaan Larangan Mudik

Infografis: Titik Pemeriksaan Larangan Mudik

Infografis Titik Pemeriksaan Larangan Mudik 2020. (Gambar: Nadya Andari/Carmudi)

Jakarta – Pemerintah pusat telah mengeluarkan keputusan mengenai larangan untuk melakukan kegiatan mudik pada tahun ini. Larangan tersebut dikeluarkan pada Jumat (24/3/2020) pukul 00.00 WIB. Untuk mengatasi para pemudik yang membandel, Pemerintah pun melakukan upaya dengan membuat titik pemeriksaan larangan mudik. Nantinya sejumlah titik keramaian jalur mudik di Jabodetabek akan dipantau secara serius.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan pemeriksaan ini akan dilakukan secara gabungan. Akan ada petugas Kepolisian dan beberapa instansi lain yang akan menempati checkpoint pemeriksaan. Untuk menghadapi para pemudik yang membandel, pihak Kepolisian memberhentikan dan menanyakan keperluan perjalanan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, bus penumpang, hingga truk.

titik pemeriksaan larangan mudik
Operasi ketupat 2020 (Foto: Korlantas Polri)

Beberapa kendaraan yang terpaksa nekat membawa penumpang untuk mudik nantinya akan dipaksa memutar balik. Mereka yang disuruh berputar arah akan dipaksa untuk kembali pulang menuju kota asal, dan tidak diperbolehkan sama sekali untuk melanjutkan perjalanan.

Salah satu titik yang dinilai paling ramai dan sulit adalah wilayah Karawang, Jawa Barat. “Untuk pergerakan karyawan di Bekasi – Karawang nanti bisa ditentukan dengan polisi di lapangan,” kata Budi Setiyadi.

Titik Pemeriksaan Larangan Mudik Jabodetabek

Pihak Kepolisian yang dibantu Dinas Perhubungan dan TNI telah menduduki beberapa titik pemeriksaan larangan mudik yang tersebar. Wilayah Jabodetabek, ada 5 titik pemeriksaan besar yang akan menjadi fokus utama.

  1. Jalan tol: pos di KM 31 jalur tol A Jakarta-Cikampek
  2. Jalan nasional arah timur: pos di perbatasan Bekasi – Karawang
  3. Arah Bogor/Puncak: pos di Puncak Pass, perbatasan Bogor – Cianjur
  4. Arah Sukabumi: pos di sekitar Cigombong, perbatasan Bogor – Sukabumi
  5. Arah Banten: pos di Bitung di jalur A dan jalur B

Area lain yang dianggap menjadi titik paling rumit dan sulit dilakukan pemeriksaan adalah jalur Bekasi hingga Karawang, Jawa Barat. Wilayah ini merupakan lalu lintas para pekerja pabrik yang memang banyak di lokasi tersebut. Dengan alasan apapun, kendaraan apapun, masyarakat tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mudik.

Pemeriksaan Stasiun dan Terminal

Selain jalur-jalur yang ramai digunakan untuk dilalui para pemudik, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga akan menyisir stasiun dan terminal bus. Hingga saat ini, akan terdapat 41 titik pemeriksaan di lokasi perbatasan keluar Jabodetabek.

Polana B Pramesti, Kepala BPTJ menilai jika 41 titik tersebut ada pada beberapa lokasi. Misalnya di Banten terdapat 6 titik, DKI Jakarta 18 titik, dan Jawa Barat 17 titik. Seluruh bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dilarang beroperasi maupun mengangkut para pemudik. Jika kedapatan membandel, bus tersebut akan dipersilakan untuk berputar balik kendati di dalam tol. Pihak perusahaan penyedia bus juga bisa terkena hukuman pidana karena dianggap melanggar.

titik pemeriksaan larangan mudik
Ilustrasi Arus balik Lebaran 2019 (Foto: Jasa Marga), Pemerintah memberikan larangan mudik di tahun ini

Sejak Jumat 24 April 2020 lalu, pukul 00.00 WIB semua pelayanan bus AKAP dan AKDP di seluruh terminal bus wilayah Jabodetabek dihentikan. Hal itu sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Beberapa terminal yang dihentikan aktivitasnya terdiri dari sebagai berikut:

  • Terminal Jatijajar Depok
  • Terminal Baranangsiang Bogor
  • Terminal Poris Plawad Tangerang
  • Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan
  • Terminal Kampung Rambutan
  • Terminal Lebak Bulus
  • Terminal Pulogebang
  • Terminal Kalideres
  • Terminal Tanjung Priok
  • Terminal Bekasi

Polana mengatakan penghentian aktivitas mudik untuk sementara ini akan berlaku hingga 31 Mei 2020. Pembatasan pergerakan ini diharapkan mampu meredam penyebaran wabah Covid-19.

Bus-bus yang dilarang hanyalah yang melayani trayek ke luar kota, baik AKAP maupun AKDP. Sementara untuk layanan bus Transjabodetabek atau bus penumpang Jabodetabek masih bisa melintas.

“Misalnya bus yang melayani rute Terminal Baranangsiang Bogor ke Bekasi itu tetap beroperasi tetapi harus menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19,” kata Polana.

Titik Pemeriksaan Larangan Mudik Hingga Jalur Pedesaan

Pihak Kepolisian tak hanya melakukan penyisiran aktivitas pemudik di jalan besar atau jalan protokol saja. Tetapi pemeriksaan akan berlangsung juga di jalan-jalan pintas, maupun jalan alternatif yang dinilai bisa menuju antar daerah dan antar provinsi.

titik pemeriksaan larangan mudik
Penerapan PSBBB di Surabaya (Foto: NTMCPolri), larangan mudik berlaku di semua daerah

Beberapa pemudik yang terekam melakukan perjalanan mudik di jalur alternatif maupun jalur tikus tetap dipaksa untuk berputar balik. Jika mereka berhasil menerobos atau melewati pos pemeriksaan, bisa saja di kota tujuan mereka akan mendapati pos pemeriksaan di sana. Imbasnya, kendaraan akan tetap dipaksa berputar balik atau diberikan sanksi tegas.

Sanksi Bagi Pelanggar Larangan Mudik

Lantas, sanksi apakah yang akan diterima bagi para pemudik yang tetap nekat melakukan perjalanan? Juru Bicara Kementrian Perhubungan, Adita Irawati mengaku akan ada 2 sanksi yang dikenakan. Yakni periode 24 April hingga 7 Mei, dan 7 Mei hingga 31 Mei.

“Nantinya para pelanggar yang melakukan mudik akan diarahkan untuk kembali ke perjalanan asal. Sedangkan di periode kedua bagi mereka yang tetap nekat mudik akan diberikan sangsi kembali pulang ke kota asal dan adanya denda,” kata Adita Irawati.

Polisi memperketat penjagaan kepada masyarakat yang ingin mudik, larangan mudik tetap berlaku

Mereka yang tetap memaksakan diri melakukan perjalanan mudik bisa dikenakan pidana lewat Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan.

“Nanti yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Kekarantinaan. Pasal 93 (UU No. 6 Tahun 2018) mesti diterapkan. Sanksinya Rp100 juta atau kurungan. Dan itu harus digembor-gemborkan terus biar mengerti. Pokoknya pemerintah harus tegas menerapkan sanksi itu,” sambung Adita.

Korps Lalu Lintas Masih Merancang Hukuman

Di lain pihak, Korps Lalu Lintas Polri mengatakan pihaknya belum memberikan hukuman kepada para pelanggar yang nekat mudik.

“Ini masih menjadi diskusi saat ini, apa penegakan hukum yang tepat bagi para pelanggar ini,” kata Indra Jafar, Kepala Subdirektorat Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Pihak Kepolisian hingga saat ini akan tetap terus memberikan imbauan mengenai sosialisasi larangan mudik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa waktu lalu Kakorlantas Polri juga melakukan sidak ke Pelabuhan Merak. Seluruh aktifitas di seluruh pelabuhan juga dihentikan untuk mengangkut penumpang. Namun kendaraan pembawa logistik tetap diperbolehkan melakukan perjalanan agar pasokan logistik tidak terkendala sama sekali.

Kebijakan larangan mudik ini sendiri dilontarkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk pencegahan dan memutus rantai penularan Covid-19. Sejak pertama diumumkan, ribuan warga memaksa untuk melakukan perjalanan mudik. Para pemudik yang kedapatan melanggar ini mengaku tidak memiliki dana lagi untuk hidup dan memutuskan untuk kembali ke kota asal.

 

 

Penulis: Rizen Panji

Editor: Lesmana/Dimas

Baca Juga:

Ini Syarat Agar Polisi Perbolehkan Masyarakat Bisa Mudik

Previous post
Dijual Rp155 Jutaan, Apa Hebatnya Daihatsu Ayla Tipe Tertinggi?
Next post
Menakjubkan! Mobil Hybrid Toyota Telah Terjual 15 Juta Unit