Home » Berita » Ini yang Ditunggu Industri Otomotif untuk Mengejar Produksi Mobil Listrik

Ini yang Ditunggu Industri Otomotif untuk Mengejar Produksi Mobil Listrik

Sistem charging mobil listrik (Foto: Santo/Carmudi)

Jakarta – Sejalan dengan diterbitkanya Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, saat ini juga tengah dilakukan pembahasaan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Bocoran sementara mengenai skema baru PPnBM yaitu besaran pajak mobil berdasarkan emisi. Semakin kecil emisinya maka pajak mobil yang harus dibayarkan bisa jauh lebih murah.

“Saat ini juga tengah dilakukan finalisasi harmonisasi Peraturan Pemerintah tentang PPnBM Kendaraan Bermotor, di mana dalam skema PPnBM yang baru tarif yang saat ini dihitung berdasarkan kapasitas mesin akan ditambahkan parameter penghitungan baru yaitu konsumsi bahan bakar dan emisi CO2,” ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Belum diketahui pasti kapan skema baru PPnBM untuk mobil diterbitkan. Ada kemungkinan skema baru akan diterbitkan oeh jajaran kabinet baru nanti.

“PPnBM sudah diselesaikan antara kementerian dan sudah dikonsultasikan antar DPR.  Jadi sebenarnya PPnBM ini salah satu yang sedang ditunggu oleh industri otomotif terutama untuk mengejar produksi elektrik vehicle di tahun 2021,” terang Menperin.

Selain akan mengeluarkan Peraturan Pmerintah mengenai skema baru PPnBM, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 45/2019. “Di mana salah satunya mengatur Super Deductible Tax bagi kegiatan riset, inovasi dan vokasi yang dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto 200% – 300%,” sambung Menperin.

Jenis Mobil yang Paling Merasakan Tingginya PPnBM

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) supaya melakukan harmonisasi skema PPnBM.

Saat ini jenis mobil yang paling merasakan tingginya PPnBM adalah sedan dan kendaraan berbasis listrik seperti hybrid serta plug-in hybrid.

Kemenperin sangat berharap tarif PPnBM diturunkan atau bila perlu PPnBM dihapus tarifnya. Upaya PPnBM dihapus atau setidaknya diturunkan ini, guna mendongkrak produktivitas industri otomotif nasional supaya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

Menperin menjelaskan, melalui harmonisasi PPnBM kedepannya, entah itu diturunkan tarifnya atau bahkan PPnBM dihapus tarifnya, besaran tarif pajak tidak lagi berbasis tipe kendaraan, ukuran mesin dan peranti penggerak.

Pajak akan diperhitungkan berdasarkan hasil pengujian emisi karbondioksida (CO2) dan volume silinder (ukuran mesin). Batas emisi terendah yakni 150 gram per kilometer dan tertinggi 250 gram per kilometer. Adapun PPnBM yang berlaku 0-50 persen. Semakin rendah emisi dan volume mesinnya, pajak yang dibayarkan semakin murah.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlakuan khusus bagi kendaraan komersial berupa pajak yang lebih rendah. Kemudian kendaraan yang masuk program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), serta kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2). PPnBM yang berlaku sekira 0-30 persen.

Previous post
Bayi Lahir di AMMDes Langsung Diberi Nama Amdes
Next post
IMX 2019 Digelar, Dorong Industri Modifikasi dan Merek Lokal