Berita Mobil Sumber informasi

Sebelum Mobil Listrik, Pemerintah Pilih Kembangkan Mobil Plug-in Hybrid (PHEV)

Toyota Prius Berteknologi Plug-in Hybrid (Foto: Carmudi)

Penulis: Santo Evren Sirait

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama stakeholder menargetkan 20 persen atau sekira 400 ribu unit dari total produksi kendaraan di dalam negeri adalah kendaran dengan teknologi listrik.

Diperkirakan target tersebut bisa tercapai pada 2025. Ada beragam strategi yang dijalankan oleh Kemenperin supaya target tersebut terpenuhi. Strategi itu termasuk menyediakan infrastruktur untuk mobil listrik.

Berhubung infrastruktur untuk mobil listrik murni tidak bisa dibangun dalam waktu yang sangat singkat, maka untuk menuju ke kendaraan murni listrik, Kemenperin akan lebih dulu mengembangkan mobil Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV).

“Jadi solusi jarak pendek itu mobil Plug-in Hybrid Vehicle. Kalau PHEV itu sama dengan bensinnya atau bahan bakar itu hanya menghasilkan listrik sebagai penggerak dari kendaraan listrik. Beda halnya dengan mobil hybrid, itu masih dua ada yang mesin konvensional ada yang elektrik. Jadi kemungkinan dengan mobil PHEV tanpa infrastruktur sudah bisa jalan itu pilihan paling rasional,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, pada sela acara peluncuran riset komprehensif electrified vehicle dengan melibatkan perguruan tinggi, di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (4/6).

Menurut Airlangga, infrastruktur utama yang dibutuhkan oleh kendaraan murni listrik itu adalah tempat pengisian baterai. Disamping itu, lanjut dia, untuk melakukan pengisian listrik ke baterai mobil, dibutuhkan tegangan listrik yang cukup tinggi. Di Indonesia tegangan listriknya masih 220 volt.

Kemenperin Dukung Pengembangan Mobil Plug-in Hybrid di Indonesia (Foto: Carmudi)

Charging station (tempat pengisian baterai) itu berkaitan dengan dengan tegangannya. Kalau mobil listrik itu bisa mencapai 380 volt. Yang kita (Indonesia) pakai masih 220 volt,” terang Airlangga.

Regulasi Mobil Listrik Hampir Rampung

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi otomotif yang ramah lingkungan melalui program LCEV (Low Carbon Emission Vehicle). Untuk melancarkan program tersebut sekarang ini pemerintah tengah menggodok regulasi mobil listrik. Regulasi tersebut bisa dikatakan sudah hampir rampung.

“Regulasi mobil listrik sudah hampir selesai. Tinggal kita finalisasi fiskalnya. Karena fiskalnya ini menjadi bagian dari kebijakan keseluruhan mini tax holiday kemudian super deductible tax untuk vokasi super deductible untuk inovasi dan juga review perbaikan tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM),” jelas Airlangga.

Selain dari segi fiskal, Kemenperin bersama stakeholder juga tengah melakukan studi mengenai mobil listrik. Ini untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan guna mendukung keberadaannya di Indonesia dan mendapat dukungan dari Mitsubishi yang telah menyerahkan 10 unit mobil listrik kepada pemerintah, baru-baru ini.

“Studi yang kami lakukan di kementerian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu terkait lingkungan. Studi yang dilakukan di Kementerian Perhubungan itu terkait dengan darat dan studi itu juga mengubah beberapa fitur seperti misalnya plug in hybrid atau hybrid itu kan tidak ada ban serepnya. Sedangkan secara undang-undang mobil tanpa ban serep tidak boleh jalan. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan revisi,” pungkas Airlangga. (dna)

Tutus Subronto

Tutus Subronto memulai karirnya di dunia otomotif sebagai jurnalis di Media Indonesia. Sejak 2008, telah meliput beragam kegiatan otomotif nasional. Terhitung Januari 2014 masuk sebagai tim Content Writer di Carmudi Indonesia. Kini terlibat di tim editorial Journal Carmudi Indonesia untuk mengulas dan publikasikan berita-berita otomotif terbaru. Email: [email protected]

Related Posts