Berita Mobil Sumber informasi

PPnBM Dihapus, Pajak Kendaraan Bermotor Jadi Lebih Murah

Mitsubishi

Mitsubishi Motor Corporation (MMC) berikan 10 kendaraan listriknya kepada Pemerintah Indonesia . Foto/Carmudi.

Jakarta – Dalam upaya menumbuhkan industri otomotif di Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) supaya melakukan harmonisasi skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Saat ini jenis mobil yang paling merasakan tingginya PPnBM adalah sedan dan kendaraan berbasis listrik seperti hybrid serta plug-in hybrid.

Kemenperin sangat berharap tarif PPnBM diturunkan atau bila perlu PPnBM dihapus tarifnya. Upaya PPnBM dihapus atau setidaknya diturunkan ini, guna mendongkrak produktivitas industri otomotif nasional supaya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

“Kami sedang menggenjot produksi sedan untuk memperluas pasar ekspor. Apalagi industri otomotif memang berorientasi ekspor dan prioritas dalam penerapan revolusi industri 4.0. Kami juga sedang fokus pada pengembangan produksi kendaraan listrik,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya.

Menperin menjelaskan, melalui harmonisasi PPnBM kedepannya, entah itu diturunkan tarifnya atau bahkan PPnBM dihapus tarifnya, besaran tarif pajak tidak lagi berbasis tipe kendaraan, ukuran mesin dan peranti penggerak.

Pajak akan diperhitungkan berdasarkan hasil pengujian emisi karbondioksida (CO2) dan volume silinder (ukuran mesin). Batas emisi terendah yakni 150 gram per kilometer dan tertinggi 250 gram per kilometer. Adapun PPnBM yang berlaku 0-50 persen. Semakin rendah emisi dan volume mesinnya, pajak yang dibayarkan semakin murah.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlakuan khusus bagi kendaraan komersial berupa pajak yang lebih rendah. Kemudian kendaraan yang masuk program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), serta kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2). KBH2 lebih dikenal dengan sebutan LCGC. PPNBM yang berlaku sekira 0-30 persen.

Pengembangan Program Kendaraan LCEV

Program kendaraan rendah emisi atau LCEV sudah digaungkan oleh pemerintah sejak lama. Namun sampai saat ini belum juga diterbitkan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya ‘perkerjaan rumah’ pemerintah Indonesia yang harus diselesaikan terlebih dulu.

Menurut Harjanto, selaku Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ini dilakukan secara bertahap. Pekerjaan rumah yang belum dan harus diselesaikan, mulai dari infrastruktur hingga regulasi.

Guna mempercepat pengembangan kendaraan LCEV di Indonesia, pemerintah terus berupaya menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

“Dalam mendorong pengembangan LCEV, antara lain pemberian tax holiday dan tax allowance bagi investasi baru dan perluasan untuk industri. Dengan catatan yang memproduksi komponen dan manufaktur kendaraan rendah karbon. Lalu pemberian insentif income tax deduction sampai dengan 300 persen untuk industri yang melakukan aktivitas Research and Development (R&D). Serta harmonisasi tarif pajak kendaraan bermotor, ” terang Harjanto.

Pemerintah juga menggandeng produsen otomotif dan perguruan tinggi untuk melakukan riset bersama dan sosialiasi penggunaan kendaraan listrik. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam pemecahan masalah serta tindak lanjut yang harus dilakukan. Ini dalam rangka menumbuh kembangkan industri kendaraan bermotor rendah karbon termasuk mobil listrik. (dna)

Santo Sirait

Santo Sirait sebelumnya Jurnalis di Okezone.com, pindah ke Carmudi.co.id sebagai Reporter pada November 2017. Fokus di sektor otomotif, terutama meliput tentang mobil, motor dan industri otomotif. Santo dapat dihubungi di [email protected]

Related Posts

  1. omong kosong, test sample mobilnya pasti emisinya ditekan, power di downgrade bbm high ron. saat di produksi semuanya balik lagi bisa pakai bbm murah, standart emisi diturunkan

Comments are closed.