Toyota mengaku siap untuk memproduksi komponen mobil listrik secara lokal (Foto: TMMIN)
Jakarta – Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah Indonesia dalam menjalankan program percepatan kendaraan ramah lingkungan. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono, ketika mengadakan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Jakarta, baru-baru ini.
Adapun salah satu bentuk dukungan yang diberikan TMMIN kepada pemerintah adalah TMMIN merasa siap memproduksi komponen mobil listrik yang diperlukan untuk membangun mobil ramah lingkungan itu secara lokal.
“Kami secara bertahap sudah menyiapkan produksi komponen utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik, seperti baterai, motor dan inverter,” kata Warih.
Sebelum masuk ke tahap produksi massal, lanjut Warih, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama. Mulai dari supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah.
“Bagi TMMIN, keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih dahulu diselesaikan dan itu tidak mudah serta tidak bisa dalam tempo yang singkat,” terangnya.
GAIKINDO Ikut Mendukung Mobil Listrik
Tidak hanya Toyota, sejumlah pabrikan yang ada di Tanah Air juga mendukung terciptanya peraturan mobil listrik di Indonesia. Hal ini tampak dari keberanian pabrikan roda empat memperkenalkan produknya yang ramah lingkungan di beberapa kesempatan, termasuk di pameran otomotif.
Bahkan bentuk dukungan terhadap percepatan pengembangan mobil listrik juga ditunjukkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). GAIKINDO menyuarakan tidak anti pada mobil listrik. Sebaliknya, GAIKINDO mendukung penuh apa yang telah direncanakan oleh pemerintah.
“Kami sangat mendukung pemerintah Indonesia. Sudah betul yang dilakukannya (pemerintah), sudah punya blue print-nya ke arah sana,” ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, pada kesempatan yang berbeda.
Dia menambahkan, GAIKINDO mendukung asalkan mobil listrik yang akan dipasarkan di dalam negeri dibuat secara lokal. Terutama komponen mobil listrik yang sifatnya inti seperti baterai dan motor listrik.
“Jadi kita bukan anti mobil listrik, kita support. Cuma faktanya sangat menantang ke depan. Risetnya besar. Jangan sampai kita menjadi pasar mobil listrik yang kita ‘jahit’ di sini,” tegas Nangoi.
Produksi LCEV Hingga 20 Persen
Kementerian Perindustrian menargetkan, pada 2025 kendaraan ramah lingkungan atau yang masuk dalam kategori Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), dapat diproduksi sebanyak 20 persen dari seluruh populasi kendaraan di Indonesia.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto menjelaskan, pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri perlu pentahapan yang terintegrasi, sebagaimana peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.
Mobil listrik yang rencananya PPnBM dihapuskan. (Foto: Mitsubishi)
Misalnya, aspek penyiapan regulasi atau payung hukum, infrastruktur pendukung dan teknologi. “Selain itu, kesiapan untuk keberlanjutan industri, dampak lingkungan dan dampak sosial,” imbuhnya. Harjanto menekankan, poin utama dalam pengembangan mobil listrik adalah industrinya harus ada di dalam negeri.
“Jangan sampai di satu sisi kita ingin mengurangi impor minyak dan gas, tetapi di bagian lain impornya malah lebih besar seperti komponen baterainya,” ungkap Harjanto.
Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen secara mandiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional di 2030 pada COP21 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Paris.
Harjanto juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station menjadi sangat penting.
“Jangan sampai ketika sudah bicara otomotif, ternyata infrastrukturnya belum siap. Jadi, kami berharap nanti masyarakat pakai kendaraan listrik dengan mudah dan nyaman,” pungkasnya. (dna)