Home » Sumber informasi » Ingin Beli Mobil atau Motor? Waspadai Soal Pajak Progresif

Ingin Beli Mobil atau Motor? Waspadai Soal Pajak Progresif

Bayar denda pajak mobil
Pajak progresif mobil bertujuan untuk menekan kemacetan

Jakarta – Bagi kalangan yang mampu, memiliki satu kendaraan di rumah sepertinya tidaklah cukup. Mereka biasanya memiliki setidaknya dua atau tiga kendaraan untuk mengakomodir kebutuhan transportasi para anggota keluarga. Untuk di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, kepemilikan kendaraan seperti mobil atau motor yang lebih dari satu akan dikenai pajak progresif.

Dalam pajak progresif ini, nilai pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Jadi, kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dikenai besaran pajak yang berbeda. Dasar hukum perihal pajak progresif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak progresif akan dikenakan pada kendaraan yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Di wilayah Jakarta, pajak progresif pada kendaraan pribadi akan dikenakan kepada pemilik yang masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga. Ini juga diatur dalam UU No. 28/2009 disebutkan soal pengelompokan pajak progresif pada kendaraan bermotor sebagaimana berikut:

  • Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat.
  • Kepemilikan kendaraan roda empat.
  • Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.

Secara sederhana, pajak progresif ini mempengaruhi nilai pajak kendaraan yang harus kalian bayar setiap tahun. Semakin banyak jumlah kendaraan yang dimiliki dalam satu KK, maka semakin besar pajak progresif. Akibatnya, semakin mahal pajak yang harus dibayar.

Dasar Perhitungan Pajak Progresif

Ada 2 hal mendasar yang perlu Carmudian ketahui sebagai dasar perhitungan tarif pajak progresif, yaitu:

  • Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), ini adalah suatu nilai yang telah diterapkan dari Dispenda yang sebelumnya sudah menerima data dari Agen Pemegang Merek (APM). Perhitungan NJKB ini bukan merupakan harga pasaran umum melainkan harga depresiasi nilai kendaraan tiap tahunnya berdasarkan perhitungan pabrikan.
  • Bobot atau efek negatif dari penggunaan kendaraan. Ini biasanya berlaku pada mobil besar dengan bobot 3 ton ke atas seperti truk. Jenis kendaraan akan mempengaruhi tingkat dari kerusakan jalan yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih.

Dengan demikian, perhitungan pajak kendaraan secara keseluruhan akan mengkalkulasi persentase dari NJKB ditambah nilai pajak progresif, kemudian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Ketiga unsur ini dijumlah, maka keluarlah nilai pajak tahunan kendaraan.

stnk
Semakin banyak jumlah kendaraan yang dimiliki, maka pajak yang dikenakan kian besar

Nah, nilai NJKB dan pajak progresif inilah yang mempengaruhi besar kecilnya pajak kendaraan. Untuk itu, sesuaikan jumlah kendaraan dengan kebutuhan mobilitas Carmudian. Jangan karena hobi dan ingin koleksi mobil, kalian malah terbebani pajak progresif dan jadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas.

Untuk melihat nilai PKB mobil atau motor, Carmudian cukup melihatnya di balik STNK. Di sana tertera nilai PKB kendaraan yang terakhir. Dalam memperhitungkan pajak progresif maka Carmudian harus hafal urutan saat membeli mobil atau motor dari awal sampai terakhir sehingga akan diketahui berapa besaran pajak masing-masing.

Menghitung Pajak Progresif Kendaraan

Untuk menghitung pajak progresif, kita perlu mencari NJKB kendaraan terlebih dahulu. NJKB diperoleh dengan rumus: (PKB/2) x 100. Langkah selanjutnya, menghitung pajak progresif tiap kendaraan. Terakhir, tentukan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Bagi kalian yang ingin memiliki kendaraan baru, sebaiknya ketahui kenaikan pajak progresif berdasarkan urutan kendaraan. Dengan demikian, bisa dihitung besaran pajak dan nilai progresifnya. Berikut ini persentase pajak progresif berdasarkan urutan kepemilikan:

  • Mobil Pertama 1,5%
  • Mobil Kedua 2%
  • Mobil Ketiga 2,5%
  • Mobil Keempat dan seterusnya 4%

Itu tadi perhitungan pajak progresif secara umum. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta punya perhitungan pajak progresif tersendiri. Tujuannya demi menekan jumlah kendaraan bermotor sehingga tidak jadi biang kemacetan.

  • Kendaraan Pertama 2%
  • Kendaraan Kedua 2,5%
  • Kendaraan Ketiga 3%
  • Kendaraan Keempat 3,5%
  • Kendaraan Kelima 4%

Setiap pertambahan satu kendaraan, maka terdapat kenaikan 0,5%. Misalnya saja dalam sebuah keluarga besar membeli motor untuk kendaraan kesepuluh, maka progresif yang dikenakan sebesar 6,5%. Agar lebih mudah, yuk, kita coba simulasikan ke dalam rumus di atas.

Simulasi Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan

Aplikasi smartphone bisa untuk mengecek pajak kendaraan bermotor

Misalnya saja keluarga tadi baru saja membeli sebuah sepeda motor bekas, yang secara urutan menjadi kendaraan kesepuluh. Motor tersebut dalam lembar STNK dikenai PKB Rp200 ribu kemudian SWDKLLJ sebesar Rp30 ribu. Pertama, hitung dulu pajak beserta nilai progresif yang akan dikenakan baru dijumlah SWDKLLJ.

Simulasi:

NJKB: (PKB/2) x 100

(200.000/2) x 100 = Rp10.000.000 (NJKB)

Langkah selanjutnya, menghitung pajak progresif kendaraan yaitu motor kesepuluh. Rumusnya yaitu NJKB dikalikan persentase pajak progresif.

Simulasi:

PKB : Rp10.000.000 (NJKB) x 6,5% = Rp 650.000 (Pajak dengan nilai progresif)

SWDKLLJ : Rp30.000

Pajak : Rp650.000 + Rp30.000 = Rp680.000

Bandingkan bila motor tadi adalah motor pertama dalam kepemilikan, pasti akan lebih murah. Sebab, besaran pajak yang harus dibayarkan hanya sekitar 2% dari PKB.

Simulasi:

PKB : Rp10.000.000 (NJKB) x 2% = Rp200.000

SWDKLLJ : Rp30.000

Pajak : Rp200.000 + Rp30.000 = Rp230.000

Perhitungan Pajak Kendaraaan di Wilayah DKI Jakarta

STNK
Bayar pajak kendaraan bisa dilakukan setelah lebaran. Foto/Ilustrasi.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 juga memiliki aturan baru mengenai pengenaan pajak pada pemilik kendaraan. Perhitungan pajak progresif tidak lagi diberlakukan berdasarkan nama dan alamat di KTP saja, namun dilihat pula nama dan alamat di Kartu Keluarga (KK).

Apabila seorang anak baru saja membeli kendaraan bermotor dan ia masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga, maka itu sudah termasuk dalam pajak progresif sekalipun itu adalah kendaraan yang tidak memakai namanya. Lain halnya jika anak tersebut sudah memiliki alamat yang berbeda dengan orang tuanya atau menikah dan pisah KK, maka pajak progresif tidak akan diberlakukan pada anak tersebut.

Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang kini telah berjalan online cukup memudahkan dalam proses pencabutan pajak progresif. Secara otomatis, sistem akan menghitung ulang pajak berdasarkan urutan kendaraan yang dimiliki dalam KK tersebut.

Apabila setelah pecah KK namun pajak yang berlaku masih terkena progresif, maka Carmudian perlu pergi ke SAMSAT untuk klarifikasi pajak progresif. Pemohon harus melampirkan KK lama, serta KK-nya yang baru kemudian isi formulir yang menyatakan bahwa ini sudah beda keluarga. Petugas SAMSAT akan melakukan pengecekan dan update data kepemilikan.

Balik Nama Saat Beli Kendaraan dengan Pajak Progresif

pajak kendaraan bermotor
Layanan Samsat tetap buka di musim liburan. Foto/Ilustrasi.

Pada beberapa kasus, pajak progresif ini ternyata malah membebani ketika proses jual-beli kendaraan bekas. Alasannya, pemilik baru enggan membayar pajak yang tinggi. Kadang, harga kendaraan bekas bisa sedikit jatuh apabila terkena progresif.

Bila Carmudian membeli kendaraan bermotor, baik itu mobil atau motor, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu soal kondisi pajaknya hidup atau tidak. Apabila pajaknya mati, akan sangat memberatkan sekalipun ingin balik nama. Sebab, beban pajak yang tertunggak menjadi tanggungan pemilik baru.

Jika pajak kendaraan hidup, maka ini jadi satu keuntungan karena tidak membebani pemilik yang baru. Alangkah baiknya, Carmudian segera balik nama apabila membeli kendaraan bekas yang terkena progresif. Dengan demikian, kalian tidak semakin terbebani harus membayar pajak yang lebih tinggi.

Selain itu, pemilik mobil yang baru juga harus segera melaporkan kepemilikan mobil ke SAMSAT provinsi di mana kendaraan tersebut berdomisili. Laporan atas kepemilikan kendaraan hendaklah sekurang-kurangnya 30 hari setelah pergantian kepemilikan dengan tujuan untuk menghitung ulang pajak kendaraan sesuai urutan kepemilikan.

 

Penulis: Yongki Sanjaya

Editor: Dimas

Baca Juga:

Apa Akibatnya Kalau Pajak STNK Mati Hingga Dua Tahun?

Previous post
Beli Mobil DFSK di GIIAS Makassar 2019 Dapat Cashback Puluhan Juta
Next post
Meski Mobil 'Legend', Penjualan Toyota Corolla Altis Tidak Banyak

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *